Gubernur Mualem Resmi Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029: Tegaskan Komitmen Visi Pembangunan Aceh Berkelanjutan

🖋️ Penulis: Drs Isa Alima
🗞️ Editor: Kenzo | Redaksi Aswinnews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update

Banda Aceh, Aswinnews.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Juli 2025, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.

Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menjaring masukan strategis dari berbagai pemangku kepentingan demi merumuskan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para kepala daerah dan ketua DPRK se-Aceh, pimpinan SKPA, tokoh masyarakat, akademisi, hingga alim ulama.

---

Visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” Didorong Lewat Sembilan Misi Strategis

Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menekankan bahwa RPJM merupakan dokumen strategis pembangunan daerah, yang harus berpijak pada kondisi riil, aspirasi masyarakat, serta potensi lokal.

Ia menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yakni:

“Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”,
yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis yang dikenal sebagai “Cap Sikureung”. Misi tersebut meliputi:

• Penguatan implementasi syariat Islam,
• Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan,
• Hilirisasi sumber daya alam,
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal,
• Penguatan wilayah tertinggal dan terpencil,
• Reformasi birokrasi,
• Perlindungan lingkungan hidup,
• Penguatan budaya dan adat,
• Pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah.

---

Perlu Integrasi dengan RPJMN dan Antisipasi Berakhirnya Dana Otsus

Gubernur juga menekankan pentingnya penyelarasan RPJM Aceh dengan:

• RPJMN 2025–2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),
• RPJPA Aceh 2025–2045, serta
• Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus Aceh 2028–2047.

Ia menggarisbawahi tantangan besar menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah proaktif memperjuangkan keberlanjutan pendanaan pembangunan dan perdamaian Aceh.

“Kami titipkan harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Forbes Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” tegas Gubernur.

Gubernur juga mengajukan beberapa usulan prioritas kepada pemerintah pusat, antara lain:

• Perpanjangan Dana Otsus Aceh,
• Peningkatan fungsi pelabuhan bebas dan perdagangan Sabang,
• Percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah terpencil seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

---

Pesan Pemerintah Pusat: Konsistensi, Inovasi, dan Efisiensi

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menyoroti pentingnya konsistensi perencanaan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai lebih dari 5% pada 2025, dan meningkat secara gradual hingga 2029.

Namun, ia juga mengingatkan adanya ketimpangan realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh, khususnya pada belanja pegawai yang dominan dan minimnya alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, mengingatkan agar Dana Otsus diubah peranannya menjadi akselerator pembangunan, bukan sekadar penopang. Ia juga mendorong efisiensi belanja, serta pelaksanaan program-program unggulan berbasis transformasi ekonomi.

Beberapa kebijakan percepatan yang disampaikan antara lain:

• Eksplorasi Blok Migas Selat Malaka,
• Hilirisasi migas di KEK Arun dan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS),
• Revitalisasi KPBPB Sabang yang terhubung secara global,
• Pengembangan pariwisata unggulan di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar,
• Peningkatan produktivitas kopi Gayo dan komoditas pangan strategis (padi, jagung, kelapa, cokelat, dan hortikultura),
• Pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan Masterplan Blue-Green Economy (MBG).

---

Musrenbang Jadi Fondasi Langkah Nyata

Mengakhiri pidatonya, Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat dalam proses Musrenbang RPJM ini.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Gubernur.

Musrenbang ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Aceh yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

---

Catatan Redaksi:
Dokumen RPJM bukan sekadar rencana, melainkan kompas pembangunan yang menentukan masa depan Aceh. Dalam transisi penting menjelang berakhirnya Dana Otsus, perencanaan yang terarah dan inklusif menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembangunan dan perdamaian di Tanah Rencong.

---