Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Bersatu Tolak Pemekaran Mapia Raya, Perusahaan Ilegal, dan Pendropan Militer

🖊️ Laporan Jurnalis: Alexs Wayne
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update

DOGIYAI, Papua — Ratusan pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai dari berbagai kota di Indonesia bergabung dengan masyarakat setempat dalam aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Kabupaten Dogiyai, Jumat (4/7/2025). Aksi ini digelar untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya, kehadiran perusahaan ilegal, dan intensifikasi pendropan militer di wilayah tersebut.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan pemekaran hanya akan membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam dan perampasan tanah adat.

“Pemekaran bukan solusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Ini bagian dari proyek politik yang mengarah pada penjajahan baru dan penghancuran tanah adat kami,” tegas Melianus Tagi, salah satu orator.

---

Pemekaran Dinilai Ancaman bagi Orang Asli Papua

Aksi ini juga menyoroti bahwa rencana DOB Mapia Raya hanya didorong oleh segelintir elite politik lokal yang dianggap tidak mewakili kehendak rakyat Dogiyai. Mereka menganggap pemekaran wilayah sebagai awal dari kehancuran ekologi (ekosida), identitas budaya (etnosida), dan bahkan ancaman genosida terhadap Orang Asli Papua (OAP).

---

Kecaman terhadap Perusahaan Ilegal dan Militerisasi

Para peserta juga mengecam kehadiran perusahaan-perusahaan ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan menggusur tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat. Selain itu, mereka menolak pendropan militer, baik organik maupun non-organik, yang memperparah situasi keamanan dan mempersempit ruang demokrasi.

“Kami menolak kehadiran militer dan perusahaan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Pendropan militer justru menambah ketakutan dan trauma kolektif,” ujar koordinator lapangan.

---

11 Pernyataan Sikap Mahasiswa dan Masyarakat Dogiyai

Berikut adalah poin-poin pernyataan sikap resmi yang disampaikan dalam aksi damai tersebut:

1. Menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang digagas oleh segelintir elite.
2. Menolak segala bentuk pemekaran DOB di Tanah Papua, khususnya Mapia Raya.
3. Mendesak penuntasan kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara adil.
4. Menolak pendropan militer organik dan non-organik di wilayah Dogiyai.
5. Menolak keras upaya pemekaran oleh tokoh-tokoh politik tertentu yang dinilai rakus jabatan.
6. Mengutuk pemekaran Mapia Raya sebagai jalan menuju ekosida, etnosida, dan genosida.
7. Mendesak elite politik untuk menguji secara terbuka draft DOB yang dipromosikan melalui media sosial.
8. Meminta Kapolres Dogiyai menghentikan penembakan sembarangan terhadap warga sipil.
9. Menuntut pencabutan izin lima perusahaan ilegal yang beroperasi di Dogiyai.
10. Meminta disediakannya pasar permanen untuk mama-mama pedagang lokal.
11. Mendesak pemerintah menyediakan peralatan medis memadai di setiap rumah sakit di Dogiyai.

---

Tuntutan: Prioritaskan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Melalui aksi ini, mahasiswa dan rakyat Dogiyai berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan strategis tanpa persetujuan masyarakat adat. Mereka menuntut pembangunan yang berkeadilan, menghormati hak masyarakat, serta memastikan masa depan Orang Asli Papua tidak tergadaikan oleh kepentingan ekonomi dan politik sesaat.

---

Redaksi AswinNews.com