Diduga Libatkan Oknum TNI, Perwakilan PT HWR Usir Warga dari Lahan Sengketa di Ratatotok

🖊️ Laporan: Mychael Hotong
🗞️ Editor: Kenzo | AswinNews – Tajam, Akurat, Berimbang, dan Ter-Update

MITRA, SULAWESI UTARA – Situasi memanas terjadi di Desa Posolo/Padang, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Seorang pria bernama Roni Sinadia, yang mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan pertambangan PT HWR (Hakian Wellem Rumansi), diduga melakukan tindakan intimidatif dan pengusiran terhadap warga yang menjaga lahan milik seorang warga bernama Ci Gin.

Insiden tersebut terekam dan tersebar luas di media sosial, memperlihatkan Sinadia datang bersama sejumlah pria berbadan tegap yang diduga sebagai oknum anggota TNI. Dalam video yang diunggah akun Facebook Sulut Viral, Sinadia secara tegas menyatakan bahwa aktivitas tambang akan segera dimulai di area tersebut dan meminta warga segera meninggalkan lokasi.

“Yang bisa menghentikan aktivitas kami hanya Menteri Pertambangan,” ucap Sinadia dalam video, mengundang kecaman publik.

Lebih lanjut, Sinadia menyebut bahwa dokumen kepemilikan lahan berupa Akta Jual Beli (AJB) milik Ci Gin adalah palsu atau ‘abal-abal’, dan tidak sah digunakan sebagai dasar klaim lahan.

Namun pernyataan tersebut dibantah warga. Menurut sejumlah saksi di lokasi, lahan tersebut masih berstatus sengketa dan tengah diproses di pengadilan, sehingga tidak sepantasnya ada aktivitas tambang maupun pengusiran sepihak.

“Kami minta aparat penegak hukum segera turun tangan. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Ini bukan perkara kecil,” tegas salah seorang warga yang berjaga di lokasi.

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Keterlibatan oknum yang diduga aparat negara dalam sengketa lahan sipil ini memicu kekhawatiran. Penggunaan kekuatan atau intimidasi terhadap warga dalam situasi hukum yang belum inkrah dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang mencederai rasa keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah terkait dugaan keterlibatan aparat dalam pengusiran tersebut.

Masyarakat meminta agar aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas, dan pemerintah daerah tidak tutup mata atas potensi konflik agraria di wilayah pertambangan seperti Ratatotok.

---

Redaksi AswinNews.com