STOP Kriminalisasi, Persekusi, dan Intimidasi terhadap Wartawan!

Jakarta – Aswinnews.com
Kebebasan pers merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun dalam realitasnya, kebebasan tersebut masih jauh dari harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, marak terjadi kasus kriminalisasi, persekusi, dan intimidasi terhadap wartawan yang mengancam independensi dan integritas pers nasional.

“Stop kriminalisasi, persekusi, dan intimidasi terhadap wartawan!” tegas Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM, Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), saat dimintai pendapat mengenai kondisi kebebasan pers di Indonesia, Sabtu (15/6/2025).

Menurutnya, rentetan kasus yang menimpa para insan pers membuktikan bahwa kebebasan pers hanya tinggal slogan. Ia menyoroti sejumlah kasus, antara lain:

Dugaan kriminalisasi terhadap tiga wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditangkap dalam skenario OTT pemerasan bermodus penghapusan berita. Kasus ini dinilai janggal dan sarat rekayasa.

Kasus di Blora, Jawa Tengah, di mana tiga wartawan dilaporkan saat melakukan peliputan investigatif terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam mafia BBM subsidi ilegal.

Insiden penganiayaan terhadap wartawan Arief Arbianto di Aceh.

Persekusi terhadap empat wartawan yang meliput aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Lubuk Toman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pengeroyokan wartawan oleh anggota ormas ALJABAR di Kuningan, Jawa Barat.

Intimidasi terhadap sejumlah jurnalis oleh ajudan Kapolri saat peliputan di Semarang.

Teror berupa kepala babi terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana.

Aceng menekankan pentingnya respons cepat dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap wartawan. Ia menegaskan bahwa tugas jurnalis adalah tugas mulia dalam menjaga demokrasi, dan seharusnya tidak menjadi korban ketidakadilan hukum.

“Wartawan dan kepolisian adalah mitra kerja. Hubungan mereka harus didasari oleh komunikasi yang baik, saling menghormati, dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing,” kata Aceng yang juga merupakan dosen dan alumni Pondok Modern Gontor (Gonsus ’88).

Lebih lanjut, Aceng mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencabut beberapa pasal karet dalam UU ITE, termasuk soal pencemaran nama baik dan berita bohong. Ia menegaskan bahwa UU Pers adalah lex specialis—undang-undang khusus yang mengesampingkan hukum umum seperti KUHP dan UU ITE dalam perkara jurnalistik.

“Artinya, karya jurnalistik tidak bisa dihukum dengan UU ITE atau KUHP. Persoalan pemberitaan hanya bisa ditangani melalui UU Pers No. 40 Tahun 1999, di mana pihak yang dirugikan memiliki hak koreksi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 dan 12,” jelas Aceng, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka tiga periode.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang bertanggung jawab.

---

Penulis: Aceng Syamsul Hadie
Editor: Abah Roy – Aswinnews.com