Madina, Aswinnews.com – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar rapat percepatan pembentukan dan penerbitan badan hukum Koperasi Merah Putih (KMP) di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (22/5/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution, didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution. Hadir pula Plh. Sekda Sahnan Pasaribu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muktar Afandi Lubis, Kepala Dinas PMD Irsal Pariadi, para camat, pendamping desa, dan notaris.
Bupati Saipullah menekankan bahwa kehadiran program KMP harus dilihat sebagai peluang strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ia menyebut pengucuran dana untuk operasional koperasi akan menjadi stimulus signifikan bagi perputaran ekonomi lokal.
“Untuk Madina saja, diperkirakan akan terjadi perputaran uang antara Rp2 hingga Rp5 triliun. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh daerah,” ujarnya.
Bupati menargetkan hingga peluncuran KMP oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025, jumlah koperasi yang terbentuk sudah mencapai minimal 90 persen. “Jika koperasi mulai beroperasi pada Oktober 2025, Madina bisa menjadi salah satu daerah pertama yang menerima alokasi anggaran,” tambahnya.
Ia optimistis kehadiran koperasi akan membuka lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh agar masyarakat memahami secara utuh tujuan dari pembentukan KMP. Ia menyebut program ini sebagai salah satu prioritas dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Saipullah-Atika.
“Saya minta Kadis Koperasi UKM segera menyusun berita acara rapat ini agar dapat menjadi acuan kerja ke depan,” ujarnya.
Wabup Atika juga menyoroti pentingnya pemetaan jenis usaha koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa.
Plh. Sekda Sahnan Pasaribu sebelumnya melaporkan bahwa hingga saat ini telah dilaksanakan musyawarah khusus di 357 desa dan kelurahan, atau sekitar 85 persen dari total desa/kelurahan di Madina.
Ia mendorong agar hasil musyawarah tersebut segera ditindaklanjuti dengan penerbitan akta pendirian badan hukum koperasi oleh notaris. Sahnan juga meminta para camat menyampaikan kendala di lapangan guna dicarikan solusi bersama.
Kepala Dinas Koperasi UKM, Muktar Afandi Lubis, menyampaikan bahwa pelaksanaan musyawarah desa masih sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Satgas Nasional. Ia menargetkan seluruh proses rampung pada akhir Mei 2025.
“Pak Presiden akan meluncurkan program ini pada 12 Juli, dan diharapkan pada Oktober 2025 seluruh desa/kelurahan di Madina telah memiliki Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi,” pungkasnya.
Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah percepatan penerbitan badan hukum koperasi.
Editor,abahroy
Ketua DPC ASWIN Madina
Syamsuddin Nasution
