NGANJUK | Aswinnews.com – Menjelang tahun ajaran 2025/2026, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menghadapi persoalan serius dalam dunia pendidikan. Sebanyak 112 kursi jabatan kepala sekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mengalami kekosongan akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa purna tugas.
Kekosongan tersebut memaksa sejumlah kepala sekolah aktif merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan yang ada. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, terutama menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru.
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Moch. Jainuri, S.Pd, membenarkan kondisi tersebut. “Per tanggal 6 Mei 2025, jumlah kekosongan kepala sekolah mencapai 112 formasi, terdiri dari 1 TK, 98 SD, dan 13 SMP,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Jainuri menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan melalui sistem aplikasi KSPS dari Kementerian Pendidikan. Pendataan telah dilakukan dan telah diajukan ke Bupati Nganjuk untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Setelah proses di BKD rampung, data akan diunggah kembali ke sistem Kementerian untuk proses penetapan. Kami optimistis, pengisian jabatan ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat,” tegas Jainuri.
Ia juga membantah kemungkinan keterlambatan pengisian hingga bulan Juli 2025. “Insya Allah tidak sampai Juli, bahkan besar kemungkinan sudah terealisasi pada bulan Mei ini,” ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait legalitas dokumen kelulusan siswa jika masih dijabat Plt Kepala Sekolah, Jainuri menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. “Tahun ini sudah menggunakan E-Ijazah, yang tidak lagi memerlukan tanda tangan basah. Ijazah diterbitkan dari sistem Dapodik dan dilengkapi barcode, sehingga aman dari potensi pemalsuan,” pungkasnya.
(Laporan Nyoto,| Media Aswinnews.com)
