Suara Lantang Purnawirawan TNI Jelas dan Tegas Mengaksentuasikan Jerit Pilu Hati Nurani Rakyat

Suara Lantang Purnawirawan TNI Jelas dan Tegas Mengaksentuasikan Jerit Pilu Hati Nurani Rakyat


Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas


Pernyataan yang tidak kalah panas pekan ini — setelah sejumlah aktivis dan tokoh menggeruduk kampus UGM (Universitas Gajah Mada) pada 15 April 2025 dan menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo pada 16 April 2025, munculnya pernyataan keras dari Forum PURNAWIRAWAN TNI meminta Wapres segera diganti berikut sejumlah tuntutan lainnya yang tak kalah seru dan panas untuk pemerintah. (Baca : Fajar.Co.Id, 18 April 2025) seperti yang sebelumnya telah dirilis Refli Harun melalui YouTube Pribadinya, pada 18 April 2025.

Pemberitaan yang langsung menyeruak dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat khusus aktivis dan kaum pergerakan sejumlah purnawirawan Jendral TNI serta perwira menengah menyampaikan 8 tuntutan akibat resah terhadap kondisi negeri ini yang tengah terancam ambruk. Diantara nama Jendral Purn. TNI ini, diantaranya adalah Jendral (Purn) Fachrul Razi, Jendral (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan termasuk mantan Wakil Presiden Jendral (Purn) Try Sutrisno.

Pernyataan sikap dari tuntutan yang dibuat pada Februari 2025 ini jelas telah melalui pertimbangan serta pembahasan yang matang dan tepat untuk publikasikan, meski agak terkesan terlambat, setelah banyak hal terlanjur semakin memburuk karena perilaku Wakil Presiden melakukan teguran terhadap Menteri Pertanian yang dianggap culas membrangus mafia beras di Indonesia. Meski teguran Wakil Presiden itu sendiri diabaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang tidak menggubris teguran itu, sehingga meyakinkan banyak pihak adanya keterkaitan Wapres dengan mafia beras.

Diantara 8 tuntutan sejumlah Jendral Purnawirawan pertama serta perwira menengah TNI ini diantaranya : (1) Kembali ke UUD 1945, Mendukung Kabinet Merah Putih yang dikomando Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Asta Cita, kecuali pembangunan Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggap sebagai ambisi pribadi Joko Widodo semasa menjabat Presiden. Forum Purnawirawan Perwita Tinggi dan menengah TNI ini juga meminta pemerintah untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai warisan dari Joko Widodo untuk dihentikan karena dinilai banyak menimbulkan masalah.

Kecuali itu, Forum PURNAWIRAWAN TNI juga meminta pemerintah segera mengatasi masalah tenaga kerja asing, khususnya dari China yang masuk ke Indonesia secara massal dan sangat meresahkan dapat menimbulkan kerusuhan karena mendapat tentangan dari rakyat.

Pemerintah juga diminta konsentrasi untuk mengelola sektor pertambangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan seperti arahan Pasal 33 ayat 2 dan 3 dari UUD 1945. Dan yang tak kalah penting adalah segera memberhentikan sejumlah Menteri yang terlibat dalam kasus korupsi. Judi Online dan perilaku tercela lainnya, termasuk mereka yang masih menghamba kepada mantan Presiden ke – 7, Joko Widodo, seperti yang dibacakan Rafly Harun.

Institusi Polri pun mendapat sorotan dari Forum Purnawirawan TNI agar Polri dikembalikan kepada fungsi utamanya untuk menjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hingga akhirnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar MPR RI segera mengganti Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pada pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

Sehingga Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR RI karena melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman, ujar Refly Harun menjelaskan duduk perkara dari tuntutan para Jendral bersama sejumlah perwira menengah TNI yang terinci sebanyak 103 Jendral, 73 Laksamana, 65 Marsekal serta 91 orang kolonel.

Yang pasti, suara Perwira tinggi dan Perwira menengah TNI ini, menandai situasi yang gawat manakala sejumlah tuntutan dan peringatan maupun usulan mereka tidak segera mendapat perhatian. Setidaknya, mereka cukup kritis menangkap aspirasi rakyat yang terbungkam dan tidak pernah mau didengarkan oleh pemerintah.

Agaknya, suara para perwira tinggi dan Perwira menengah ini akan mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat memahami kondisi psikologis serta pandangan kritis TNI yang telah purna memahami hati nurani rakyat yang tengah menderita dan terus didera oleh berbagai masalah, utamanya himpitan ekonomi yang tak kunjung membaik. Begitulah suara purnawirawan TNI yang jelas dan tegas mengaksentuasikan jerit pilu hati nurani rakyat yang terbungkam.



Banten, 18 April 2025

—