Melihat Ulang Kebijakan Pelarangan Study Tour: Ketika Niat Baik Butuh Pendekatan Bijak
Oleh: Abahroy
Pelarangan kegiatan study tour, renang, dan perpisahan yang semula dikeluarkan melalui Surat Edaran oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, kini ditegaskan kembali oleh Gubernur definitif Dedi Mulyadi.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah respons sesaat, melainkan sebuah arah baru dalam pendekatan keselamatan siswa di lingkungan sekolah.
Niat pemerintah provinsi jelas: mengutamakan keselamatan peserta didik setelah munculnya beberapa kasus kecelakaan rombongan pelajar saat melakukan perjalanan wisata.
Dedi Mulyadi bahkan menekankan agar sekolah fokus pada kegiatan edukatif yang sederhana, terjangkau, dan tidak membebani orang tua.
Namun, tak sedikit pihak mempertanyakan kebijakan ini.
Banyak yang menilai bahwa pelarangan total terhadap study tour dan kegiatan perpisahan justru menghilangkan sisi penting dari proses pendidikan karakter dan sosial siswa.
Kegiatan seperti study tour merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual—belajar langsung dari lingkungan nyata.
Begitu pula renang, yang bukan hanya rekreasi, tapi bagian dari pembelajaran jasmani dan pengembangan keterampilan hidup.
Di tengah perdebatan ini, sangat disayangkan belum ada sikap atau arahan tegas dari pemerintah pusat.
Padahal, kebijakan yang berdampak luas seperti ini memerlukan koordinasi dan harmonisasi antarlevel pemerintahan.
Dunia pendidikan membutuhkan regulasi yang adil, bukan hanya larangan. Edukasi keselamatan, SOP perjalanan yang ketat, dan pelibatan orang tua adalah langkah-langkah preventif yang seharusnya dikedepankan.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini menunjukkan keberpihakan terhadap keamanan siswa—itu patut diapresiasi.
Namun kebijakan yang menyentuh ranah pendidikan semestinya juga memperhitungkan dimensi psikologis, sosial, dan pembentukan karakter peserta didik.
Melarang memang mudah. Tapi membimbing dengan pendekatan bijak, itu yang justru lebih mendidik.
Kota Cirebon,09/04/2025
—
