Sistem Ekonomi Kapitalisme vs Ekonomi Pancasila di Indonesia
Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas
Analisis dari berbagai ahli dan praktisi yang bergerak langsung di lapangan membenarkan bidang industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman yang diorientasikan untuk ekspor ke Amerika termasuk industri sawit, karet dan pertambangan akan mengalami kendala bag Indonesia, akibat dari penerapan tarif impor yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Serikat buruh pun meradang, memperkirakan badai PHK akan kembali melantak paling sedikit 50 ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Artinya, angka pengangguran di Indonesia akan semakin melimpah. Kesulitan ekonomi akan semakin bertambah berat. Karena jumlah pengangguran akan menjadi beban ekonomi di Indonesia.
Untuk mengatasi tekanan ekonomi yang semakin parah di Indonesia, pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk melancarkan tiga jurus menghadapi tambahan beban dari tarif impor yang dari ulahnya Donald Trump dengan memantapkan program makan bergizi gratis, hilirisasi hingga BRICS dengan agresivitas mengajukan Indonesia sebagai anggota kelompok negara yang menguasai 40 persen perdagangan dunia.
Strategi Presiden Prabowo Subianto berbasis pada perluasan perdagangan, hilirisasi dan penguatan konsumsi domistik. Meski seharusnya dapat lebih mengupayakan pemberdayaan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dengan memperkuat ketahanan dan pertahanan pangan dalam bentuk yang lebih nyata maksimalkan petani dan nelayan. Hanya dengan itu Indonesia bisa tetap tumbuh — setidak bertahan — ditengah situasi dan kondisi global dalam ketidakpastian sekarang ini.
Upaya mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah menjadi langkah jitu lainnya yang tidak bisa diabaikan. Karena yang penting dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini, bagaimana nilai produksi masyarakat dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Sebab daya saing ekspor tidak boleh membuat sikap ketergantungan bangsa Indonesia dengan pihak asing, termasuk dengan investasi asing yang kini dapat dilakukan melalui fungsi serta peran Danantara sambil membangun lapangan kerja seluas mungkin untuk memberdayakan sumber daya manusia Indonesia yang melimpah, utamanya setelah gelombang PHK yang sudah memasuki babak kedua.
Upaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja Indonesia yang melimpah ini — akibat PHK — perlu segera dilakukan agar potensinya yang ada tidak sampai menimbulkan kontra produktif seperti gejala yang telah ditunjukkan dengan meningkatnya tindak kejahatan yang beragam model dan caranya.
Upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat yang utama adalah dengan cara menyediakan lapangan kerja yang lebih luas. Mulai dari bantuan membuat usaha dari rumah tangga hingga pemberdayaan pemuda desa melalui koperasi desa yang menggerakkan seluruh peluang dan kesempatan usaha yang dapat dilakukan dan mempunyai nilai tambah yang dapat menjadi sumber penghasilan untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan.
Program koperasi desa yang sudah diwacanakan pemerintah sebanyak 80 ribu jumlahnya itu, secara matematis sudah dapat menyematkan minimal 240 ribu tenaga kerja yang diberdayakan untuk menjadi pengelola koperasi desa tersebut. Belum lagi anggota yang dapat dihimpun dan dibina oleh koperasi desa sebagai pelaksana dari program koperasi yang hendak dilakukan untuk memberdayakan warga masyarakat pedesaan.
Program Kementerian Sosial meliputi program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sangat mungkin dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan bagi masyarakat agar mandiri, sehingga bisa mulai terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah, untuk kemudian mengalihkan dukungan — bukan bantuan — kepada warga masyarakat yang lebih luas untuk menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari desa, bukan dari kota.
Apalagi kemudian sudah diluncurkan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengentas kemiskinan dengan cara mendorong dan memberi dukungan untuk membangun usaha yang mandiri, sehingga tidak lagi mempunyai ketergantungan kepada pihak manapun.
Dari 80 ribu pembangunan Koperasi Merah Putih pasti dapat memberi solusi bagi masalah sosial — utamanya kemiskinan di desa — untuk dapat segera teratasi dan segera menjadi andalan pertahanan dan ketahanan pangan melalui usaha mandiri pertani dan nelayan agar dapat menjadi Soko guru bangsa. Jadi, pembentukan koperasi desa bukan cuma dapat diharap menciptakan lapangan kerja dan usaha, tetapi memberdayakan warga masyarakat menjadi motor penggerak ekonomi yang berbasis pada rakyat. Agaknya, ekonomi yang berbasis serta diorientasikan kepada rakyat inilah yang sesungguhnya dimaksud dari ekonomi Pancasila pernah mencuat dan digagas oleh Prof. Mubyarto bersama kawan-kawan pada era tahun 1980-an. Sebab bangsa dan negara Indonesia tidak cocok untuk menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang sudah terbukti banyak membunuh ekonomi rakyat.
Banten, 6 April 2025
—
