Quo Vadis Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Era Prabowo ?

Quo Vadis Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Era Prabowo ?

Oleh : H. Sujaya, S. Pd. Gr.
( Dewan Penasihat DPP ASWIN)

Arti kata Quo vadis menurut Merriam-Webster Unabridged Dictionary of the English Language and Educalingo, istilah quo vadis (pengucapan: ˈkwəʊ ˈvɑːdɪs) adalah frasa bahasa Latin yang berarti “Kemana kamu akan pergi?” atau “kemana kamu pergi?” Kemudian dalam penggunaan modern frasa quo vadis didefinisikan mengacu pada tradisi di dalam salah satu agama.

Santer terdengar kabar Pemerintah Prabowo-Gibran berencana membuka dua bentuk institusi pendidikan baru di beberapa titik wilayah kabupaten / kota di Indonesia pada tahun pelajaran mendatang.

Dua institusi tersebut adalah Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Sekolah unggulan diperuntukkan bagi anak berprestasi dan cerdas secara kognitif, mereka akan dipersiapkan dan ditempa secara serius agar dapat melanjutkan di perguruan tinggi favorit atau ke luar negeri.

Sementara itu Sekolah Rakyat dikhususkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan daerah tertinggal. Bahkan institusi Kepolisian tidak kalah ketinggalan dalam merespon program pemerintah tersebut dengan mendirikan SMA Kemala Bhayangkara di beberapa provinsi untuk mencetak anak-anak unggul baik secara akademik dan non akademik serta memiliki fisik yang sehat dan kuat.

Seperti halnya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan dan Sekolah Kemala bhayangkara dibuat dalam sistem asrama dan gratis sehingga proses pendidikan yang berlangsung secara formal dan informal dalam pengawasan sekolah selama 24 jam.

Sekolah Rakyat akan dibawah naungan Kementerian Sosial dan Sekolah Unggulan kabarnya masih belum begitu jelas, namun konon menurut pihak memberikan penjelasan sekolah unggulan akan berada dalam pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Sementara SMA Kemala Bhayangkara akan berada di Insitusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kekhawatiran publik tersebut patut dibenarkan. Biasanya kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat membutuhkan kajian akademik cukup lama. Dibutuhkan peta jalan yang nantinya akan menentukan ke mana arah dan tujuan akhir dari pembangunan institusi pendidikan tersebut.

Beberapa faktor patut dipertimbangkan sebagaimana yang dilontarkan oleh Dion Efrijum Ginanto dalam Kompas. com.

*Pertama, Harus belajar dari sejarah.*
Sejarah sudah membuktikan kegagalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Kebijakan pendidikan yang kurang memiliki kajian mendalam serta minim persiapan berakhir di tengah jalan. Padahal, pemerintah daerah sudah banyak yang terlanjur membangun infrastruktur sekolah, tapi sekarang terbengkalai dan harus dimanfaatkan untuk tujuan lain. Alasan lain yang membuat kaget adalah, bentuk institusi sekolah ini ujug-ujug hadir di tengah polemik sekolah-sekolah yang terancam gulung tikar. Sekolah-sekolah negeri sudah banyak yang “tiarap” karena kalah bersaing dengan sekolah swasta favorit. Atau justru Sekolah swasta itu sendiri yang gulir tikar atau hidup enggan mati tak mau.

*Kedua, bagaimana gurunya?*
Setelah bertanya dari mana siswanya, selanjutnya kita bertanya dari mana gurunya? Isu yang berkembang adalah, guru-guru yang akan direkrut untuk sekolah rakyat adalah tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi dan berada di sekitaran sekolah rakyat. Diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat

Konsep merekrut guru existing juga masih abu-abu. Apakah guru tersebut berpindah status alias mutasi? Jika mutasi, bagaimana dengan sekolah lama?

Tanpa mutasi saja sekolah existing kesulitan mencari guru tambahan. Apalagi guru honorer sudah tak diperkenankan lagi. Proses mutasi tentu akan membunuh sekolah negeri secara perlahan. Apalagi pemerintah membuat kebijakan moratorium pengangkatan guru honorer. Jika tidak dengan skema mutasi, berarti guru akan dibebani tugas tambahan. Pertanyaannya adalah, apakah guru tersebut mampu mengajar di dua sekolah dengan beban mengajar yang tidak sedikit? Belum lagi mempertimbangkan waktu perpindahan antarsekolah.

*Ketiga, pengkotak-kotakan sekolah.*
Banyak yang menyoroti bahwa kebijakan sekolah rakyat dan sekolah unggulan adalah bentuk peng kotak-kotakan dan diskriminasi baru dalam bidang pendidikan. Bakal muncul pengkotak-kotakan jenis sekolah. Kalau Anda pintar, Anda masuk ke sekolah unggulan; jangan masuk ke sekolah negeri biasa. Atau jika Anda berasal dari keluarga kurang mampu, Anda masuk ke sekolah rakyat, jangan ke sekolah negeri. Padahal dunia saat ini tengah bersemangat menciptakan pendidikan untuk semua, “education for all”. Pendidikan untuk semua berarti tidak boleh adanya klasifikasi sekolah miskin, sekolah pintar, dan sekolah biasa.

Namun kebijakan membangun bentuk- bentuk instansi pendidikan ini banyak mendapat kritik dan masukan konstruktif dari berbagai kalangan. Mulai dari kebijakan yang dinilai tergesa-gesa hingga pada kebijakan yang dianggap minim koordinasi antar kementerian.

*Keempat, Ide sekolah ini tak bersifat inklusif.*
Ide sekolah rakyat dan sekolah unggulan ini mirip ide sekolah pada zaman kolonial. Bedanya adalah sekolah rakyat pada zaman penjajahan dibangun swadaya oleh rakyat. Sedangkan sekolah unggulan dibangun oleh pemerintah (yang sebenarnya juga memakai uang dari rakyat). Sekolah unggulan adalah bagi mereka yang pintar, seperti dari keluarga ningrat.

Sekolah unggulan yang akan dikelola Kemendikti Saintek. Padahal Kemendikti Saintek yang mengelola dan bertanggung jawab pada pendidikan tinggi di Tanah Air masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Sekolah rakyat juga demikian. Alih-alih digagas oleh Kemendikdasmen, sekolah ini diinisiasi Kementrian Sosial, kementrian yang tidak memiliki instrumen pendidikan sama sekali. Kemendikdasmen yang mempunyai direktorat lengkap saja masih kewalahan menangani pendidikan. Apalagi kementrian yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Apakah ini yang dinamakan mengatasi masalah dengan menciptakan masalah (baru)? Dengan berbagai masukan dan kritikan dari masyarakat, seharusnya pemerintah perlu terlebih dulu melakukan kajian mendalam tentang pembangunan dua sekolah ini.

Belum ada kata terlambat untuk mundur satu langkah. Jika gegabah, maka bisa terjerumus dalam jurang yang dalam.

Kekhawatiran publik, program tidak berkelanjutan. Sementara infrastruktur untuk dua institusi tersebut sudah dibangun. Anggaran yang sudah terlanjur dikeluarkan akan sia-sia, hilang dan tak akan kembali. Tentu akan lebih arif jika pemerintah memaksimalkan sekolah negeri yang ada. Memperbaiki sekolah-sekolah negeri dengan fasilitas yang setara dengan sekolah swasta. Menambah jumlah guru yang kompeten pada sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Memberikan pelatihan rutin di sekolah-sekolah sehingga guru terus mampu bersaing dengan rekan-rekannya di sekolah swasta.

Bagi siswa yang kurang mampu bisa ditambah jangkauan Kartu Indonesia Pintar sehingga mereka tetap mampu bersekolah, dan mengakses pendidikan yang layak. Jika pemerintah memang ingin membangun boarding school, bangun satu saja di setiap kabupaten. Dengan begitu, siswa-siswi yang mempunyai bakat kognifif atau non-kognitif dapat digembleng atau ditempa agar lebih berdaya dan terpusat di setiap kabupaten.

Dengan memanfaatkan sekolah yang ada, maka tidak ada lagi dikotomi siapa yang mengurus siapa. Semua akan terkoordinasi satu pintu dalam naungsn Kemdikdasmen.

Semestinya Kemensos dan Kemendikti jika ingin terlibat cukup memberikan sokongan dana. Dengan demikian, kedua kementerian tersebut dapat lebih fokus pada program utama mereka agar lebih berhasil.

Indramayu. 25/3/2025

—