Beberapa Kebijakan Yang Bisa Diambil Pemerintah Dan DPR Untuk Menyelesaikan Konflik Di Papua Melalui UU TNI
Oleh : Amandus Doo
Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional Prov.Papua
Berikut beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah konflik bersenjata di Papua melalui UU TNI:
*Kebijakan Pemerintah*
1. *Mengintegrasikan Pendekatan Kemanusiaan*: Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi masyarakat sipil.
2. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses konsultasi publik dan pengawasan oleh lembaga-lembaga independen.
3. *Mengutamakan Dialog dan Negosiasi*: Pemerintah perlu mengutamakan dialog dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses perdamaian yang inklusif dan transparan.
*Kebijakan DPR*
1. *Mengawasi Pelaksanaan UU TNI*: DPR perlu mengawasi pelaksanaan UU TNI dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses pengawasan dan evaluasi.
2. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*: DPR perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses konsultasi publik dan hearing.
3. *Mengutamakan Kepentingan Rakyat*: DPR perlu mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan terkait dengan konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses pengawasan dan evaluasi.
*Kebijakan Bersama*
1. *Meningkatkan Kerja Sama*: Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kerja sama dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses konsultasi dan koordinasi.
2. *Mengutamakan Pendekatan Kemanusiaan*: Pemerintah dan DPR perlu mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi masyarakat sipil.
3. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani konflik bersenjata di Papua, termasuk melalui proses konsultasi publik dan pengawasan oleh lembaga-lembaga independen.
Papua,25 Maret 2025
—
