Prabowo Subianto Membongkar Realitas Paradoks Indonesia Agar Bisa Segera Naik Kelas

Prabowo Subianto Membongkar Realitas Paradoks Indonesia Agar Bisa Segera Naik Kelas


Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas


Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang sangat besar, dahulu hanya dinikmati oleh penjajah asing, kini kekayaan Indonesia itu dinikmati oleh segelintir orang penjajah dari dalam negeri kita sendiri.

Begitulah kisaran pandangan strategis Prabowo Subianto berjudul Paradoks Indonesia yang dia simpulkan bahwa rakyat di negeri yang kaya raya ini — Indonesia — tapi rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Karena itu, demi mengatasi Paradoks Paradoks Indonesia dan mencegah tragedi terjadi di Indonesia, melalui buku ini Prabowo Subianto — setidaknya sejak tahun 2017 saat buku ini diluncurkan — menjelaskan bagaimana setiap warga bangsa Indonesia turut serta berperan untuk menjawab tantangan sejarah yang kini terjadi, Agat dapat menjadikan bangsa dan negara Indonesia kuat, terhormat, adil dan makmur. Sehingga Indonesia menduduki kelas atas yang disegani, bukan kelas menengah, apalagi kelas bawah yang selalu dianggap remeh.

Buku yang terbit dan dicetak super Lux ini memapar cara (1) membangun kesadaran nasional yang dirinci dengan kesadaran bersama, lalu kesadaran untuk memahami setelah 70 tahun Indonesia merdeka justru sedang menuju kegagalan. Maka itu saatnya sekarang membangun kader bangsa yang tangguh, ulet dan cerdas serta berakhlak mulia untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia seperti yang dicita-citakan bersama rakyat dari kemerdekaan Indonesia yang bertekad untuk memakmurkan rakyat secara adil dan merata, tanpa kecuali.

Tantangan bagi bangsa dan negara Indonesia yang nyata harus dihadapi hari ini adalah kekayaan Indonesia mengalir ke luar, karena hanya 1 persen bangsa Indonesia yang menikmati kemerdekaan itu.

Tantang kedua bagi bangsa dan negara Indonesia menurut Prabowo Subianto adalah demokrasi yang dikuasai oleh para pemodal besar. Pemimpin (gadungan bangsa Indonesia) bisa dibeli karena politik-uang seperti yang marak menjelang Pemilu di Indonesia. Begitu juga partai politik, lembaga survei, para pemilih dan media massa bisa dibeli dan dikuasai oleh para pemilik uang yang juga ingin berkuasa.

Strategi untuk mencegah tragedi yang mengerikan itu terjadi di Indonesia, Prabowo Subianto menawarkan strategi untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menyadari potensi bangsa dan negara kita yang sangat besar, sehingga dapat mewujudkan ekonomi konstitusi yang acap dikatakan demokrasi dan ekonomi Pancasila serta mengukuhkan demokrasi bagi rakyat yang penuh berdaulat. Implementasi dari ekonomi kerakyatan yang sempat populer dengan sebutan ekonomi Pancasila itu, bisa diwujudkan dengan mencintai produk dari dalam negeri kita sendiri. Sehingga aliran duit ke luar negeri tidak semakin deras lajunya. Maka itu berbagai produk harus segera dapat dilakukan oleh putera dan puteri bangsa Indonesia sendiri.

Ilustrasinya pada tahun 2016 Indonesia membeli sepeda motor sekitar 6 juta unit, kemudian kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 1 juta unit setiap tahun. Maka dari belanja untuk kendaraan ini saja sudah tidak Alang kepalang duit kita yang tergelontor ke negeri orang, seperti impor bahan pangan yang terlanjur menjadi trend pemerintah Indonesia sebelumnya sampai sekarang.

Rasio pajak memang harus naik seperti yang tengah digalakkan sekarang, hingga untuk sepeda motor milik rakyat kecil — yang memang tidak mampu membayar pajak — bila telah dua menunggak pajak akan dirampas paksa oleh negara. Lalu pertanyaan yang terselip dalam usaha menaikkan rasio pajak dengan peran warga masyarakat yang tersita kendaraan bermotornya, sungguhkah program pemerintah akan tetap mendapat dukungan dari warga masyarakat yang telah kehilangan kendaraannya sebagai alat untuk mencari nafkah ?

Paparan tentang masalah ekonomi digambarkan oleh Prabowo Subianto bahwa hanya 1 persen orang yang menguasai 49 persen kekayaan warga bangsa Indonesia. Karena rasio gini — ketika itu — Indonesia menurut Credit Suisse hanya 0,49. Artinya, cuma 1 persen orang kita menguasai 49 persen kekayaan Indonesia.

Pada saat yang sama, ada 29 juta rakyat hidup dibawah kemiskinan seperti yang diakui sendiri oleh pemerintah ketika itu (tahun 2015) terdiri dari 8,3 persen penduduk kota, dan 14,2 persen penduduk desa. Pada giliran berikutnya dari kondisi obyektif itu, 68 juta orang Indonesia terancam miskin, karena ada 50.persen orang di Indonesia berada pada ambang kemiskinan jika mengalir getaran ekonomi, apalagi bila sampai terjadi semacam krisis sejak sebelum Pemilu tahun 2024 sampai sekarang rakyat merasa semakin didera derita yang tak juga terselesaikan.

Tragisnya lagi, rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah (sejak tahun 2014), 72 persen tanah dikuasai sekitar 2,5 juta orang, seperti yang terus terkuat dari kasus lahan di pantai Utara, Tangerang, Banten serta sejumlah perkebunan kelapa sawit yang ratusan jumlahnya menguasai hutan tanpa izin, lalu hendak diputihkan begitu saja oleh pemerintah.

Menurut Prabowo Subianto — yang kini menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2024 – 2029, Indonesia harus tumbuh dua kali lipat agar dapat menjadi negara berpenghasilan kelas atas, bukan kelas menengah. Untuk kebaikan kelas itu (negara berpenghasilan kelas atas), PDB per kapita Indonesia harus lebih tinggi dari $13.000 (minimal Rp 208 juta dalam kurs dollar Rp 16.000 sekarang di Indonesia). Untuk mencapai semua itu, ekonomi Indonesia garis tumbuh rata-rata 7 persen dalam jangka waktu lima tahun, baru setelah itu harus digenjot sampai dua digit (minimal 10 persen) per tahun selama 10 tahun berlangsung ke depan.

Yang gawat, kata Prabowo Subianto dalam bukunya yang mengurai pandangan strategisnya agar Indonesia tidak terjerembab dalam tragedi yang memilukan, rasio pajak harus naik (hal 40). Karena bila rasio pajak di Indonesia naik setara dengan negara Zambia, Indonesia sudah perlu berhutang kepada rentenir yang menggandakan uangnya di Indonesia.

Persentase penerimaan negara dibanding dengan besaran produk domestik bruto berkisar dibawah 11 persen. Angka ini sangat rendah jika dibanding dengan negara-negara Asean, apalagi dibanding dengan negara OECD sebesar 34 persen.

Agaknya, semua kebijakan pemerintah terkait dengan rakyat kecil, perlu mendapat pertimbangan yang matang, agar lebih bijak dan tidak semakin mencekik rakyat yang sudah susah hidupnya. Karena wong cilik sudah sepantasnya dilindungi oleh pemerintah sebagai satu-satunya tumpuan bagi rakyat yang tidak berdaya. Maka itu, simbolika dari Kabinet Merah Putih sebagai darah dan perjuangan yang suci, jangan pernah sekejap pun hendak dikhianati.


Tanjung Karang, 19 Maret 2025

—