Wacana Ujicoba Mogok Nasional Bagi Media Massa dan Pekerja Pers

Wacana Ujicoba Mogok Nasional Bagi Media Massa dan Pekerja Pers


Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas


Dari forum diskusi yang digagas Atlantika Institut bersama Jurnalis Independen Bersatu di Tangerang, Banten 22 Maret 2025, tentang peran Media dan insan pers termasuk penulis freelance muncul wacana untuk mogok nasional atau bahkan menghentikan sama sekali aktifitas media dan insan pers bersama penulis, bukan atas dasar teror seperti yang dialami media Tempo dan pekerja junalisnya yang dikirimi penggalan kepala babi.

Masalahnya, teror yang sekeji itu bukan saja menggambarkan peradaban yang mundur jauh ke belakang, tetapi kesadaran dan pemahaman terhadap fungsi dan peran media serta pekerja profesi insan pers sungguh dianggap tidak memberikan kontribusi apa-apa, kecuali hanya dianggap pembuat gaduh dan keonaran belaka. Belum lagi perlakuan dari sejumlah pihak yang mungkin merasa sangat terganggu oleh pemberitaan, ulasan termasuk opini yang dipublish untuk masyarakat umum, sehingga dianggap mengusik kenyamanan mereka untuk berulah bebas menjalankan usahanya yang pasti dianggap benar dan tidak melanggar hukum, dirasa tidak melabrak etika serta tidak dianggap amoral yang sesungguhnya terbilang dalam perlakuan yang bejat dan tidak berakhlak mulia.

Wacana untuk mogok atau bahkan menghentikan sama sekali segenap aktivitas yang terkait dengan media dan profesi jurnalistik hingga penulis artikel dan esai dalam media yang terbilang maenstrem hingga media sosial berbasis internet sempat menjadi topik perbincangan yang menegang, lantaran apresiasi — apalagi untuk mengharap adanya semacam penghargaan dalam bentuk insentif yang paling sederhana sekalipun seperti jauh panggang dari api.

Peran media sosial yang kini menjadi andalan utama orang banyak memperoleh informasi, publikasi, sarana komunikasi seolah tidak memiliki nilai yang positif, sebagai kontrol sosial serta bagian dari upaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa yang kritis dan cerdas melalui berbagai bentuk dan ragam media yang mempunyai fungsi dan peran sebagai penyampai informasi, sarana komunikasi serta wadah untuk melakukan publikasi yang diperlukan oleh masyarakat umum.

Artinya, alih-alih untuk mengharap adanya penghargaan yang sepatutnya diberikan oleh pemerintah untuk mensupport inisiatif dan kreatifitas pekerja pers dapat lebih bergairah menjalankan fungsi dan tugasnya yang mulia itu untuk ikut menjaga akal sehat rakyat banyak yang perlu pencerahan dan pemahaman tentang suatu yang sedang berkembang atau menjadi masalah dalam masyarakat, perlu mendapat sandingan pemberitaan, ulasan hingga analisis agar tidak semakin membuat banyak orang tersesat dan salah tafsir, hingga dapat menimbulkan salah dalam menyikapi maupun menghadapi realitas yang sedang terjadi dan dapat menimbulkan korban, kerugian atau malapetaka baru sebagai akibat dari ketidakpahaman pada masalah yang tengah mengancam banyak orang tersebut.

Seyogyanya untuk membangun budaya yang baik untuk memasuki masa depan yang lebih kompleks dan rumit tantangannya perlu keseiapan masyarakat yang cerdas dan kritis yang dapat dibangun melalui media massa yang dapat diuji serta diklarifikasi setiap waktu, sehingga dapat memperoleh kepercayaan serta pengakuan dari publik yang akan menjadikannya sebagai referensi, atau segera meninggalkannya, ketika apa yang disajikannya tidak lagi dapat dipercaya kebenaran, akuraritas hingga validitas data dan fakta yang disajikan.

Sesungguhnya, pihak pemerintah sangat berkepentingan untuk ikut menjaga kehidupan media massa dan pekerja pers yang baik dan bermutu guna menjadi partner dalam melakukan fungsi kontrol. Meski bagi mereka yang korup dan culas, keberadaan media massa dan pekerja pers pasti akan dianggap momok yang mengganggu keasyikan mereka untuk berlaku dan bersikap degil untuk memuaskan birahi kekuasaannya yang tidak sama sekali diorientasikan untuk melayani, melindungi dan mengupayakan kesejahteraan dalam arti luas untuk rakyat yang mereka wakili sebagai eksekutif, atau legislatif hingga fungsi dan perannya sebagai yudikatif.

Penolakan terhadap berbagai aksi dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat oleh pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif jelas menunjukkan keengganan mereka terhadap kritik — hingga untuk sekedar didengarkan pun — tidak ada ruang yang tersisa. Karena itu, wacana untuk mogok atau sekalian menghentikan semua aktifitas yang dilakukan media massa bersama segenap pekerja atau pengelolanya sempat mengemuka untuk diujicobakan, alih-alih menguji keberadaan media massa dalam bentuk apapun bersama segenap pekerja melakukan mogok, atau dapat dijadikan semacam langkah awal untuk menghentikan sama sekali dari keberadaan media dan pekerjanya yang selama ini nyaris selalu diperlakukan dengan cara yang tidak baik.

Sampai tulisan ini diturunkan, forum diskusi masih terus berlanjut, belum memberikan keputusan yang final untuk menjadi pilihan, meskipun wacana untuk mogok dan menghentikan semua bentuk aktivitas media massa — termasuk online — bersama segenap pekerja dan kontributornya yang, tetap merasa perlu untuk melakukan ujicoba mogok dan menghentikan untuk sementara waktu semua kegiatan yang biasa mereka lakukan.

Ya, sekedar wacana melalukan aksi mogok nasional bagi media massa dan pekerja pers, toh boleh saja, karena untuk berinisiatif yang lain sudah tidak bisa, semua terhambat dan disumbat oleh masalah ekonomis. Seperti forum diskusi yang membahas soal wacana aksi mogok nasional yang tidak lagi dianggap sebagai masalah yang penting, setidaknya untuk mendapat perhatian dari aparat pemerintah yang berkepentingan dengan masalah ini. Kendati semua orang paham, mereka selalu lebih sibuk untuk mengurus kepentingan dan keperluan serta kebutuhan untuk dirinya sendiri. Maka, itu diskusi lanjutan akan diteruskan besok sambil menunggu acara waktu berbuka puasa.


Tangerang, 22 Maret 2025

—