Perdebatan Revisi UU TNI Berkaitan Dengan Referendum Papua Sekarang

Perdebatan Revisi UU TNI Berkaitan Dengan Referendum Papua Sekarang


Oleh : Amandus Doo
Ketua DPD ASWIN Papua


Revisi UU TNI ( Undangan-Undangan Tentara Nasional Indonesia) dalam konteks konflik dalam TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka) di Papua masih menjadi topik yang hangat di bicara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi konflik di Papua, termasuk revisi UU TNI. Namun, revisi tersebut belum secara spesifik menyentuh isu konflik di Papua.

TPNPB-OPM adalah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia ” Konflik antara TPNPB-OPM dan pemerintah Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.

Revisi UU TNI yang dilakukan pada tahun 2021 memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI untuk melakukan operasi militer di Papua. Namun, revisi tersebut juga mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, yang khawatir bahwa revisi tersebut akan memperburuk situasi keamanan di Papua.

Dalam konteks ini, revisi UU TNI harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti :

1. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA : Revisi UU TNI harus memastikan bahwa operasi militer di Papua di lakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi.

2. PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS : Revisi UU TNI harus memastikan bahwa operasi militer di Papua di awasi dan di pertanggung jawabkan secara efektif, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang tidak perlu.

3. PENGEMBANGAN EKONOMI SOSIAL DAN SOSIAL : Revisi UU TNI harus mempertimbangkan pengembangan ekonomi dan sosial di Papua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, revisi UU TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia pengawasan dan akuntabilitas, serta pengembangan ekonomi dan sosial di Papua.


Papua,20 Maret 2025

—