Agama Tidak Dapat Dipisahkan Dari Politik,Ekonomi Dan Sosial Budaya Bangsa Dan Negara

Agama Tidak Dapat Dipisahkan Dari Politik, Ekonomi Dan Sosial Budaya Bangsa Dan Negara


Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas


Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik, bahkan ekonomi dan sosial agama hingga budaya. Sebab hanya agama yang memberi muatan-muatan spiritual yang meliputi etika,oral dan akhlak manusia agar tetap sempurna sebagai makhluk Tuhan di bumi sehingga pantas dan disebut khalifatullah. Setidaknya dapat segera dibayangkan ketika politik merenggang saja dari agama — belum benar-benar terpisah sehingga pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa masih tersisa — maka ketimpangan itu dapat dilihat dari apa yang terjadi di Indonesia sejak reformasi 1998 sampai sekarang.

Politik saling Sandra seperti yang terjadi sekarang merupakan buah langsung dari agama yang diabaikan menjadi penuntun etika, moral dan akhlak mulia manusia Indonesia yang terus gaduh mengurus masalah korupsi, sikap khianat dengan menguras sumber daya alam hingga menyalahgunakan mandat rakyat untuk mengelola keperluan orang banyak untuk rakyat.

Hukum yang dipermainkan sampai keadilan yang dijual untuk memperkaya diri, sampai jabatan yang diperdagangkan dalam praktek politik uang, kini menambah penderitaan rakyat yang tidak bergerak dalam kemiskinan dan kebodohan seperti yang tersurat dalam konstitusi Indonesia untuk merdeka secara lahir dan batin. Karena itu dalam politik negara hingga ekonomi pemerintahan tidak bisa mengabaikan agama sebagai penuntun jalan agar tidak tersesat maupun menyesatkan diri untuk menempuh jalan pintas, seperti ingin kaya melalui korupsi, ingin gelar untuk pencitraan dan gengsi melalui makelar atau membeli dengan cara apapun. Sehingga esensi keilmuan pun palsu mengikuti janji-janji bohong untuk menipu orang lain. Padahal, pada hakikatnya semua itu lebih parah dari sikap menipu dirinya sendiri.

Agama yang terpisah dari ekonomi telah melepas persaingan tak sehat, tipu daya dan kecurangan dalam berbagai bentuk usaha dan perniagaan yang tidak berbasis pada etika, moral dan akhlak mulia bahwa kejujuran itu hanya mungkin terpelihara dari bilik agama yang kini diabaikan juga, seperti dalam bidang politik yang terus merusak budaya bangsa yang sudah mengakar dalam pada warisan leluhur yang menjunjung tinggi sikap kesatria seperti yang telah dibuktikan oleh para pahlawan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan dari ketertindasan dan kolonialisme bangsa asing.

Demikian juga dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat, agama tidak mungkin tercerabut dari akar sosial dan budaya masyarakat — khususnya Indonesia yang lebih religius — sehingga dalam tatanan sosial pun agama dapat menjadi perekat kebersamaan, solidaritas, sikap gotong royong serta kepedulian maupun empati terhadap manusia yang lain.

Karena itu upaya untuk memisahkan agama dari politik, ekonomi dan sosial budaya hingga praktek hukum telah membuktikan etika, moral dan akhlak mulia manusia — utamanya di Indonesia menjadi persoalan pokok untuk dibenahi. Sebab politik tidak membenahi dirinya sendiri dengan politik. Begitu juga masalah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat terkesan ambruk, hanya mungkin dibenahi melalui ketangguhan etika, moral dan akhlak manusia yang berbasis pada agama, sebagai pengingat, pemberi jalan serta penuntun hidup yang tertib. Tidak tamak dan rakus hingga menggagahi hak orang lain. Dalam kontek inilah gerakan kebangkitan, kesadaran dan pemahaman spiritual sangat relevan untuk didorong dan didukung sekaligus dilakukan secara bersama untuk membenahi negeri kita dengan etika, moral dan akhlak mulia manusia supaya dapat mengendalikan diri tidak mabuk duniawi.

Artinya, agama jelas tidak dapat dipisahkan dari politik, ekonomi dan sosial budaya bangsa dan negara yang tidak ingin terjerembab dalam kekalutan dunia yang tidak berujung. Sebab hasrat dan birahi manusia tidak pernah bisa diukur, sehingga yang diperlukan hanya pengendalian belaka. Dan kemampuan untuk itu hanya mungkin diperoleh dari dalam kedalaman agama yang terpelihara dan dijalani dengan baik dan tekun.


Banten, 12 Maret 2025

—