Pencegahan Dan Penindakan Korupsi Di Indonesia Terkesan Adanya Persekongkolan Dan Kesepakatan
Pencegahan Dan Penindakan Korupsi Di Indonesia Terkesan Adanya Persekongkolan Dan Kesepakatan
Oleh : Jacob Eresete Wartawan Lepas
Indonesia ibarat rumah tua yang tak terurus. Dalam usia nyaris seabad, kebocoran ada disana -sini, sehingga membuat sibuk seisi rumah sampai tidak bisa bekerja untuk lebih produktif, kecuali hanya menghabiskan stok yang ada di lumbung, tiada hasil yang bisa untuk meningkatkan kualitas hidup. Sebab banyak urusan terus menjadi repot sekedar untuk melakukan tambal menambal dari kebocoran yang terjadi dimana-mana, sehingga seperti ban kendaraan yang sudah dalam kondisi bocor keliling.
Ibarat kebocoran dimana-mana dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sampai hari ini — mungkin akan terus berlangsung sampai esok mungkin akan sangat lebih parah mengerikan — mulai dari besaran jumlah hingga pada dampaknya yang bisa menimbulkan kerugian lebih banyak bagi rakyat — jadi seakan-akan hanya itulah pekerjaan yang dapat kita lakukan sambil menyaksikan perilaku korupsi yang lebih canggih serta lebih piawai dilakukan secara gila-gilaan menjarah pada semua peluang dan kesempatan tanpa menyisakan sedikitpun bagi orang lain, mulai dari proyek yang dilaksanakan pemerintah, hingga mekanisme administrasi sampai rancangan untuk membuat UU maupun tata pelaksanaan penerapannya, termasuk prakteknya kelak di pengadilan yang sudah bersaing ketat menjadi bagian yang dikomersialkan melalui transaksi dalam bentuk apapun yang tidak dapat diendus oleh KPK, setidaknya bisa mengurangi keuntungan karena mereka pun dapat meminta jatah pembagian tidak hanya dalam wujud materi, tapi bisa juga meminta dalam bentuk kompensasi yang lain. Lantaran mulai dari bentuk kenyamanan hingga kebebasan yang lebih abstrak atau pun janji baru yang bisa untuk dinikmati beberapa waktu kemudian, seperti sistem ijon pada umumnya yang telah menjadi bagian dari budaya tertua di negeri ini, termasuk sistem dan cara tukar guling untuk kasus atau dalam bentuk posisi tertentu dalam birokrasi pemerintah atau pada untuk suatu pekerjaan pada habitat swasta yang bisa mendukung percepatan untuk segera menjadi lebih kaya dalam waktu sekejap dari kondisi sebelumnya yang sudah terasa sangat membosankan.
Walhasil, budaya korupsi serta sogok menyogok maupun perselingkuhan dalam etika birokrasi kita telah mendapat legalitas dibawah tangan. Ibarat dalam budaya nikah siri, semua telah legal dan sah untuk tidak sembarang dijerat oleh hukum. Seperti sikap dan sifat dari inkonsistensi serta perilaku khianat telah dianggap wajar dan patut untuk dapat dimaklumi. Kendati dalam tatanan etika, moral dan akhlak manusia sungguh sangat tercela dan dianggap bobrok. Tapi toh, semua kedegilan itu tetap dilakukan, tanpa rasa risi dan takut dengan sumpah dan janji sendiri ketika menerima amanah dari rakyat itu dengan menyunggi kitab suci.
Walhasil, semua yang bisa dibuat mudah dan praktis, mengapa harus dipersulit. Jadi semacam upaya agar bisa lebih cepat kaya raya dengan cara yang paling gampang dan tidak rumit, ya begitulah budaya korupsi terus berlangsung dan makin dipercanggih seperti ikhtiar halal yang harus dilakukan dengan gigih dan heroik. Pendek cerita, perilaku korupsi di Indonesia jauh lebih mencengangkan lompatan-lompatan dan manuvernya, sehingga sungguh sangat sulit diduga seperti mengentit dana haji sampai dana bantuan langsung tunai atau yang dimanipulasi dalam bentuk bahan pangan pokok, padahal semua itu untuk rakyat yang sudah dan miskin, karena tidak mendapat akses ekonomi yang cukup dari pemerintah.
Bagi warga masyarakat yang anti terhadap perilaku korupsi, jelas dan pasti resikonya pun akan dijadikan musuh. Apalagi para koruptor di Indonesia sekarang ditengarai telah memiliki semacam asosiasi atau serikat koruptor seluruh Indonesia yang telah memiliki cabang hingga ranting di berbagai tempat dan daerah.
Lalu yang menarik dari informasi yang masih perlu diklarifikasi, konon dari berita yang dibawa angin itu juga memberi info bahwa dalam waktu dekat organisasi para koruptor Indonesia akan segera mengadakan musyawarah besar untuk membahas satu diantara sejumlah masalah besar tentang pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sedang diacak-acak — agar tidak menggunakan istilah cawe-cawe — akan menjadi topik bahasan pada acara Mubes. Mengapa para pelaku korupsi di Indonesia mulai dijadikan semacam mainan dan dagelan yang tidak lucu tapi nyata, mulai dari kasus Bank Indonesia sampai pabrik tekstil, perusahaan minyak dan gas bumi serta perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang merambah hutan terus dijadikan obyek pemerasan yang tidak kunjung rampung sampai ke meja pengadilan.
Sungguh tragis, jika benar upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan korupsi di Indonesia telah terjadi kesepakatan dan persekongkolan untuk menjadikan rakyat sebagai korban. Karena amanah dari UUD 1945 dan Pancasila tidak boleh dikhianati, bila tak ingin dikutuk dan dilaknat oleh rakyat.