Kisruh Distribusi LPG 3 Kg,Rakyat Makin Sulit Mendapatkan Gas Bersubsidi

Kisruh Distribusi LPG 3 Kg,Rakyat Makin Sulit Mendapatkan Gas Bersubsidi

Penulis : Abah Roy

Ketua DPC ASWIN Cirebon

Pemerintah terus berupaya menata ulang distribusi gas LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan yang diterapkan justru semakin membingungkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas melon ini untuk keperluan sehari-hari. Kelangkaan, harga yang melambung, serta sistem pembelian yang semakin rumit menjadi masalah yang dihadapi rakyat kecil.

Pembatasan yang Tidak Jelas

Sejak awal 2024, pemerintah mulai memperketat distribusi LPG 3 kg dengan sistem pencatatan berbasis data. Masyarakat harus terdaftar dalam sistem digital agar bisa membeli gas subsidi. Sayangnya, banyak warga yang belum masuk dalam daftar penerima, sehingga kesulitan mendapatkan gas meskipun mereka jelas-jelas tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Tak hanya itu, aturan pembatasan pembelian membuat pasokan di pasaran menjadi tidak merata. Akibatnya, banyak warga harus mengantre berjam-jam di pangkalan resmi atau bahkan mencari gas hingga ke luar daerah.

Sistem Pembelian yang Membingungkan

Pemerintah mewajibkan pembelian LPG 3 kg melalui aplikasi digital atau pencatatan KTP di pangkalan resmi. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi, terutama warga di daerah pedesaan atau lansia yang tidak memiliki akses mudah ke sistem tersebut.

Banyak pembeli yang harus bolak-balik ke pangkalan karena namanya belum terdaftar atau kuota gas mereka dianggap sudah habis. Kondisi ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat kecil yang sebelumnya bisa dengan mudah mendapatkan gas.

Harga Melambung, Oknum Bermain

Di tengah kebijakan ketat ini, muncul fenomena kelangkaan gas di beberapa daerah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pengecer yang menjual LPG 3 kg dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Di beberapa tempat, harga gas melon bahkan mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per tabung, jauh dari harga normal di pangkalan.

Tak hanya itu, masih banyak usaha menengah ke atas yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi tetapi tetap menggunakan LPG 3 kg. Akibatnya, pasokan untuk masyarakat kecil semakin menipis.

Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan

Salah satu penyebab utama kekacauan ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Aturan berubah dengan cepat tanpa penjelasan yang memadai, sehingga banyak warga yang tiba-tiba kesulitan membeli gas tanpa mengetahui penyebabnya.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi masih lemah. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan, baik di tingkat pengecer maupun dalam rantai distribusi yang lebih besar.

Harapan untuk Perbaikan

Pemerintah perlu memastikan kebijakan distribusi LPG 3 kg benar-benar berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan rakyat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki sistem pendataan agar masyarakat yang berhak benar-benar bisa mengakses gas bersubsidi.


2. Mempermudah mekanisme pembelian, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses digital.


3. Menstabilkan pasokan dan harga dengan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi.


4. Memperketat pengawasan agar LPG 3 kg tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.



Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, maka rakyat kecil akan terus dirugikan. Kebijakan yang seharusnya membantu justru menjadi beban baru bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Cirebon, 4 Pebruari 2025