Ngopi Bareng,Mencari Pemimpin Jombang 2024

Ngopi Bareng, Mencari Pemimpin Jombang 2024

Oleh : Gus Didin
( Pengamat Politik & Penulis )

Mendekati Hari H Pilkada Jombang,
black campaign mulai bermunculan.
Hal yang tak mungkin dihindari dalam kontestasi politik.

Bagi paslon, ini adalah bad news.
Dan timses harus berjibaku mengkoreksi berita yang berpotensi turunkan elektabilitas.

Bagi saya, proses ini menjadi wajar dalam era keterbukaan informasi. Warga Jombang pasti ingin tahu rekam jejak kedua paslon. Paslon tak mungkin menghindar dari perilaku masa lalu.

Apalagi dalam kontestasi politik,
prinsip “bad news is good news” masih relevan, dan banyak diminati pembaca; ketimbang info kisah sukses atau janji politik.

Media lebih menonjolkan berita negatif karena dianggap lebih menarik perhatian dan menghasilkan lebih banyak pembaca.
Bad news, black campaign membuat rating pembaca di media nya juga naik.

Dalam diskusi di acara Ngopi Bareng Cari Pemimpin Jombang, Senin (13/11) malam di Cafe Omah Ngapit; saya sampaikan, tak begitu tertarik dengan black campaign untuk menyerang paslon.

Yang saya tunggu justru road map,bagaimana mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi warga Jombang.

Ada problem krusial yang harus segera diatasi Bupati Jombang yang akan datang, di satu tahun pertama kepemimpinan nya;

Pertama, tuntaskan problem kemiskinan. Sesuai data BPS, persentase penduduk miskin di Jombang mencapai 110,57 ribu jiwa, dan miskin ekstrem 7.408 jiwa. Apa itu miskin ekstrem? Kondisi warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kedua, angka putus sekolah dari tingkat SD- SMA yg tinggi. Yang harus dibuat road map terukur dalam waktu cepat. Karena problem sekolah, tidak hanya diatasi dengan pemberian BOS dan BOSDA yang berefek SPP gratis. Ada problem lain yang tak kalah peliknya. Yakni ketersediaan alat bantu belajar siswa, seperti seragam, buku, tas, sepatu, alat tulis, dll; yang itu menjadi sarana wajib bagi pelajar. Dan selama ini, banyak siswa dari keluarga miskin tak mampu penuhinya.

Ketiga, kemampuan daya beli warga yang merosot tajam; sebagai dampak dari ekosistem berusaha yg tidak kondusif, pajak yang naik, ataupun gaji yang rendah. Sekedar catatan, standar miskin BPS adalah sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Atau Rp. 19.000 an per hari !! Bayangkan jika yang peroleh pendapatan sebesar itu adalah kita ?? Coba jika angka itu dinaikkan…Yakin, angka kemiskinan di Jombang bisa di angka 25% lebih. Artinya,semakin banyak orang miskin di Jombang.

Yang berikutnya, adalah problem rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Jombang di tahun 2024, 584 Milyar dengan alokasi APBD 3,2 trilyun.

Angka itu tidak cukup untuk membangun Jombang yang begitu luas. Apalagi jika melihat program salah satu paslon yang bombastis. Sampai kini, saya belum temukan publikasi dokumen program paslon terkait grand design dan strategi efektif untuk menaikkan perolehan PAD.

Maka, untuk warga Jombang,
bijak dan cerdas lah pilih pimpinan.
Gunakan pertimbangan jernih dan masuk akal. Karena yang kita pilih tidak hanya kepala daerah yang akan memimpin 1,4 juta warga Jombang,tapi juga kepala pemerintahan yang akan menjadi dirigen birokrasi yang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD), 21 Camat dan 306 Kepala Desa. Dan ini titik pentingnya !

Untuk itulah, dibutuhkan pengalaman birokrasi yang matang, leadership yang kokoh, dan kemampuan membaca neraca keuangan di APBD.

Jika ini tidak dimiliki,
maka justru Bupati terpilih yang akan dikendalikan birokrasi. Dikendalikan Sekda, Kepala OPD, dan Asisten nya. Akhirnya tiada guna visi misi hebat tanpa leadership yang powerfull dari seorang Bupati dan Wakil Bupati ! (*)