Banyak RT/RW Mendaftar Sebagai PPS/KPPS,Begini Jawaban KPUD Kota Makassar

Banyak RT/RW Mendaftar Sebagai PPS/KPPS,Begini Jawaban KPUD Kota Makassar


Makassar-aswinnews.com- Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia Kota Makassar ( HMNI) Abd.Kadir,menyoroti sejumlah RT/RW di Kota Makassar yang terlihat mendaftar menjadi petugas KPPS/PPS.

HMNI berharap agar KPUD selektif menerima anggota,sebelum di tetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara ( KPPS/PPS).

Menurut Abd.Kadir, sejumlah RT/RW menjadi calon KPPS/PPS di daerah nya masing-masing,dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota 2024.

“Sejumlah RT/RW bahkan istri-istri RT/RW,terlibat dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara, untuk itu kami minta dan berharap kepada KPUD maupun Bawaslu, berhati-hati merekrut KPPS/PPS sebelum melantik mereka,” ucap Abd. Kadir,Kamis, ( 07/11/2024)
.
Menurutnya,RT/RW selama ini menerima gaji/honor dari APBD Kota Makassar, tidak elok rasanya kalau tidak menjaga sikap independen dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024.

“Pilkada Kota Makassar berada di titik kritis, di mana beberapa bulan terakhir ini, pergantian aparat Pemerintah, Lurah, Camat bahkan sejumlah RT/RW di non aktifkan,bila tidak mendukung salah satu Paslon dalam Pilkada Kota Makassar 2024,”ungkapnya.

“Dan kita tahu bersama, bahwa istri Walikota Makassar Mohammad Ramadhan Pamanto, dalam hal ini Ibu Indira Mulyasari,maju dalam kontestasi Pemilihan Walikota Makassar 2024 sebagai calon Walikota,” beber Abd.Kadir.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Makassar, Muh. Abdi Goncing mengatakan, tidak ada larangan bagi RT/RW terlihat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai KPPS/PPS.

“Sebagai warga negara, boleh saja mereka terlibat dalam Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara,sepanjang tidak terafiliasi dengan Partai Politik dan Timses salah satu calon kepala daerah sudah barang tentu kami coret , apalagi mereka baru calon,” tegas Abdi. kepada awak media ASWIN.

“Dan kami pun meminta kepada masyarakat, untuk mengawasi dan melaporkan ke pihak kami, sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November 2024,” kata Muh.Abdi Goncing,Komisioner KPUD Kota Makassar.

Gege/tim